BejaPT – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa Indonesia memiliki komitmen yang kuat terkait dekarbonisasi. Namun, kendala utama yang dihadapi adalah pendanaan untuk melaksanakannya.
Hingga saat ini, pemerintah telah mempersiapkan rencana dekarbonisasi dengan matang, tetapi belum ada sumber pendanaan yang memadai untuk mewujudkannya. Sri Mulyani mengungkapkan bahwa masalah pendanaan merupakan hambatan utama dalam mewujudkan tujuan dekarbonisasi.
Menurut Sri Mulyani, Indonesia membutuhkan sekitar US$ 280 miliar atau sekitar Rp 4.284 triliun (kurs Rp 15.300) untuk mengurangi emisi karbon sebesar 40%. Meskipun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan memberikan kontribusi, diperkirakan hanya akan mencakup kurang dari 30% dari total kebutuhan ini. Sisanya harus didukung oleh pendanaan dari berbagai pihak, termasuk skema blended finance yang mencakup bantuan dari negara-negara maju.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa Indonesia dapat mencapai target Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional (National Determined Contribution/NDC) untuk mengurangi emisi karbon lebih dari 40% dengan bantuan internasional. Namun, diperlukan pendanaan sebesar US$ 280 miliar untuk mencapai tujuan ini.
Menurutnya, pembicaraan tentang bantuan untuk dekarbonisasi seringkali hanya menjadi wacana belaka, padahal semua isu terkait sudah teridentifikasi, termasuk kebutuhan biaya dan program-program yang harus dilakukan. Oleh karena itu, perlu ada komitmen nyata untuk mendukung upaya dekarbonisasi, bukan hanya sebatas pembicaraan tentang angka-angka triliunan.
Dekarbonisasi perlu diterapkan terutama dalam sektor pembangkit energi, mengingat masih banyak pembangkit energi di Indonesia yang berkontribusi pada emisi karbon. Sri Mulyani juga menekankan bahwa permintaan energi di Indonesia akan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk, sehingga menjaga pertumbuhan energi yang berkelanjutan menjadi sangat penting.
