BejaPT – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mengantongi pagu anggaran sekitar Rp 146,98 triliun untuk tahun anggaran 2024, berdasarkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang telah disetujui oleh Komisi V DPR RI. Anggaran ini akan digunakan untuk menyelesaikan berbagai proyek yang termasuk dalam program-program strategis dan prioritas nasional (PSN) pada tahun 2024.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menegaskan komitmen untuk menyelesaikan PSN sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tanpa adanya keterlambatan. Beliau menekankan bahwa program tersebut sudah melewati tahap tender, sehingga tidak akan ada penundaan dalam pelaksanaannya.
Selain itu, dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR, Basuki menerima usulan untuk menambah alokasi anggaran dalam infrastruktur berbasis masyarakat atau program Padat Karya Tunai (PKT). Usulan ini akan dicoba direalisasikan dengan memanfaatkan anggaran sisa lelang dari program-program seluruh Direktorat Jenderal (Ditjen) Kementerian PUPR. Sebelumnya, hanya sekitar 96-97% anggaran lelang yang terpakai, dan sisa anggaran tersebut akan dialokasikan ke program PKT.
Selain itu, Basuki juga akan berupaya memastikan bahwa program padat karya dapat lebih tepat sasaran. Salah satu langkah yang akan diambil adalah mengidentifikasi program padat karya di Ditjen Bina Marga dan memastikan bahwa tenaga kerja lokal dapat terlibat secara optimal dalam program tersebut.
Alokasi anggaran Kementerian PUPR untuk tahun 2024 terdiri dari berbagai sektor, termasuk sumber daya air, jalan dan jembatan, permukiman, perumahan, serta program Padat Karya dan infrastruktur lainnya. Selain itu, dukungan manajemen dan infrastruktur juga termasuk dalam alokasi anggaran tersebut.
