Jakarta – Upaya pemerintah dalam membebaskan lahan untuk pembangunan IKN (Ibu Kota Nusantara) di Kalimantan Timur terus berlanjut. Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) mengumumkan bahwa mereka telah menyediakan pendanaan sebesar 723,79 miliar rupiah hingga Agustus 2023 untuk akuisisi lahan dalam proyek ibu kota Nusantara.
Basuki Purwandi menjelaskan bahwa angka realisasi ini terdiri dari dana akuisisi lahan untuk jalan akses Niken senilai 466,18 miliar rupiah dan pengadaan lahan inti proyek senilai 257,60 miliar rupiah. Pada waktu yang bersamaan, direktur pengadaan dan pendanaan lahan, Koswara, menyatakan bahwa mereka juga telah mendanai akuisisi lahan untuk infrastruktur pendukung ikan senilai 701,34 miliar rupiah. Dana tersebut digunakan untuk akuisisi lahan dalam proyek bangunan Sepaku dengan total 148,93 miliar rupiah dan proyek jalan tol Balikpapan Samarinda senilai 552,40 miliar rupiah. Jumlah dana akuisisi lahan untuk proyek ikan masih berpotensi meningkat.
Saat ini, mereka masih menunggu status proyek Strategis Nasional (PSN) untuk proyek-proyek terkait IKN. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan 40,6 triliun rupiah untuk pembangunan ibu kota Nusantara pada tahun 2024. Anggaran ini tersebar di beberapa Kementerian terbesar, terutama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan alokasi khusus pada Kementerian PUPR sebesar 35,37 triliun rupiah. Kementerian ini mendapat alokasi besar karena bertanggung jawab atas pembangunan infrastruktur dasar yang luas, dari pemerintahan hingga perumahan ASN.
Sebelumnya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Badan Pertanahan Nasional) tengah memproses penyelesaian 6 kasus kesesuaian pemanfaatan ruang di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Terdapat sekitar 6 proyek dalam IKN yang masih menghadapi masalah akuisisi lahan, seperti yang dilaporkan oleh Menteri ATR dan Kepala BPN, Hadi Cahyanto, dalam pertemuan koordinasi daring dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, pada Sabtu, 19 Agustus 2023. Keenam kasus kesesuaian pemanfaatan ruang yang dijelaskan oleh Hadi termasuk tol akses ikan segmen 5A, 5B, 6A, 6B, dan juga instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Menurut Hadi, hingga saat ini telah diselesaikan total 12 kasus kesesuaian pemanfaatan ruang di IKN.
