BejaPT – Pada tahun 2023 hingga bulan Juli, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan anggaran sebesar Rp 47 triliun untuk mengendalikan inflasi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan bahwa langkah-langkah ini telah berhasil menjaga inflasi di tingkat yang terkendali. Bahkan, ia membandingkan bahwa kondisi inflasi Indonesia saat ini jauh lebih baik dibandingkan dengan negara-negara anggota G20 lainnya.
Dalam konferensi pers Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi yang berlangsung di Istana Negara pada tanggal 31 Agustus, Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa realisasi belanja kementerian dan lembaga yang mendukung pengendalian inflasi mencapai angka yang signifikan, yaitu Rp 47,03 triliun, atau sekitar 37,12% dari total pagu anggaran sebesar Rp 126,68 triliun.
Airlangga juga menjelaskan bahwa beberapa Kementerian dan Lembaga (K/L) telah merealisasikan anggaran yang khusus diperuntukkan untuk mengendalikan inflasi, seperti Kementerian Sosial, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Kementerian Perhubungan.
Keberhasilan pengendalian inflasi Indonesia ini juga merupakan hasil dari implementasi program 4K yang digulirkan oleh pemerintah. Program 4K ini mencakup keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Selain itu, harga barang yang terkendali tidak lepas dari sinergi kebijakan moneter, fiskal, dan sektor riil.
Salah satu langkah konkret yang telah diambil pemerintah adalah memperkuat cadangan pangan, terutama beras, serta menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan. Pemerintah juga memberikan bantuan beras kepada masyarakat yang membutuhkan.
Data statistik mencatat bahwa pada bulan Juli 2023, inflasi di Indonesia hanya sebesar 3,08% secara tahunan, yang merupakan penurunan yang signifikan dibandingkan dengan angka inflasi pada akhir tahun sebelumnya yang mencapai 5,51%. Airlangga Hartarto dengan bangga mengatakan bahwa kondisi inflasi Indonesia saat ini jauh lebih baik daripada negara G20 lainnya.
Airlangga Hartarto juga menyebutkan bahwa mayoritas daerah, yakni 19 provinsi, telah berhasil mencatatkan inflasi di bawah rata-rata nasional. Sementara itu, 15 daerah lainnya mencatatkan inflasi di atas rata-rata nasional. Untuk mengendalikan inflasi pangan, pemerintah telah bekerja sama erat dengan Gubernur Bank Indonesia (BI), Menteri Dalam Negeri, dan pemerintah daerah dalam gerakan nasional pengendalian inflasi.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, turut memberikan penjelasan dalam kesempatan yang sama. Ia mengungkapkan bahwa indeks harga konsumen (IHK) turun lebih cepat daripada perkiraan dan telah kembali ke sasaran pemerintah, yaitu 2% hingga 4%. Perry memperkirakan bahwa inflasi di Indonesia tahun ini akan berakhir di level 3%, yang merupakan salah satu yang terendah di dunia.
Penurunan inflasi ini tidak hanya terjadi pada kelompok harga pangan yang bergejolak, tetapi juga pada harga-harga yang diatur oleh pemerintah. Perry juga meramalkan bahwa inflasi akan semakin menurun pada tahun depan, berkisar antara 1,5% hingga 3,5%.
Keberhasilan dalam mengendalikan inflasi ini dianggap sebagai hasil dari sinergi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah serta konsistensi kebijakan Indonesia dalam pengendalian inflasi di tingkat nasional dan daerah. Hal ini merupakan pencapaian yang membanggakan dalam menjaga stabilitas ekonomi negara.
