BejapT – Geir Pedersen, Utusan Khusus PBB untuk Suriah, telah mendesak para donor internasional untuk tidak memotong dana mereka terkait bantuan kemanusiaan di Suriah, terutama dalam menghadapi krisis ekonomi yang semakin melanda negara ini. Pedersen mengatakan bahwa situasi di Suriah telah memburuk, terutama dalam hal ekonomi, dan pendanaan yang lebih rendah akan berdampak negatif pada penderitaan rakyat Suriah.
Berikut beberapa poin penting terkait situasi di Suriah:
Krisis Ekonomi: Krisis ekonomi di Suriah semakin memburuk. Keputusan Presiden Bashar Assad untuk melipatgandakan gaji dan pensiun di sektor publik telah meningkatkan inflasi dan memicu protes di beberapa wilayah.
Pemotongan Subsidi Bahan Bakar: Pemerintah Suriah mencabut subsidi bahan bakar dalam upaya untuk memperbaiki perekonomian. Namun, kebijakan ini juga telah menyebabkan kenaikan harga dan inflasi.
Dampak Sanksi AS: Para pejabat Suriah menyalahkan sanksi ketat yang diberlakukan oleh Amerika Serikat (AS) pada 2019 sebagai salah satu penyebab krisis ekonomi. AS telah menargetkan individu dan entitas asing yang memberikan dukungan kepada pemerintah Suriah. Namun, AS mengklaim bahwa sanksi tersebut tidak mempengaruhi bantuan kemanusiaan.
Kondisi Kemanusiaan: Menurut PBB, sekitar 90% warga Suriah di wilayah yang dikuasai pemerintah hidup dalam kemiskinan. Jutaan orang membutuhkan bantuan kemanusiaan, sementara sebagian besar populasi dianggap rawan pangan.
Perundingan Politik: PBB berupaya untuk memulai kembali perundingan politik guna mencapai penyelesaian politik di Suriah. Krisis ekonomi dan upaya pemulihan hubungan Suriah dengan negara-negara Arab telah membuka peluang untuk pembicaraan tentang cara mengatasi kebuntuan politik.
Pedersen berharap bahwa penanganan dampak politik dari krisis ekonomi ini adalah langkah awal menuju pemecahan masalah yang lebih luas di Suriah. Pembicaraan antara pemerintah Suriah, negara-negara Arab, Turki, Rusia, dan Iran sedang berlangsung untuk mengatasi berbagai aspek krisis yang melanda negara tersebut.
